Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Kota Salatiga
DOI:
https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24243Abstract
Penelitian ini didorong oleh masih adanya beberapa ketidakselarasan dokumen dalam proses perencanaan ktetap di Kota Salatiga. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan akuntabilitas proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran asset tetap di Pemerintah Kota Salatiga. Pertanyaan yang mau di jawab yaitu bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran asset tetap Kota Salatiga, dan apakah mekanisme akuntabilitas Pemerintah Kota Salatiga yang akuntabel. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap Pemerintahan Kota Salatiga sudah melalui Renstra, Musrenbang, RKA SKPD, KUA PPAS, Nota Kesepakatan dan output terakhir berupa DPA SKPD. Sedangkan untuk mekanisme akuntabilitas perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap Pemerintah Kota Salatiga dapat dilihat dari pemenuhan dokumen berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 baik untuk perencanaan kebutuhan maupun penganggaran. Selain itu akuntabilitas berdasarkan perundang-undangan Pemerintah Kota Salatiga sudah menyesuaikan kebijakan dan perubahan amandemen.
References
Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntasni Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 784(3), 78–89.
Hartanto, N. (2018). Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Barang dan Jasa. Journal of Managemen, 2(3).
Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 2(1), 27–38. https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252
Honga, A. F., & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, 2(4), 278–288. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 222–228.
Kusen, G. J. (2015). Prinsip Prinsip Hukum Pengelolaan Aset Daerah. Lex et Societatis, III(2), 61–78.
Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 215–236. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233
Monica, S. G., Saerang, D. P. ., & Pangerapan, S. (2017). Penerapan Sistem Informas Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 304–316.
Morasa, J., Lumenta, A. L., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal EMBA, 4(3), 135–146.
Nihayati, A., Dwi, A., & Bawono, B. (2019). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. University Research Colloqium (Urecol), 9(3), 265–274.
Pinatik, S., Ilat, V. I., & Kolinug, M. S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(1), 818–830.
Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. 9(2), 152–164.
Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal Al-IQTISHAD, 14(1), 20–37. Retrieved from http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457
Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(1), 521–531.
Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(1), 582–593.
Zawawi, M. (2016). Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Fokus Media, Bandung, 2010. Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 1(1), 8–13. Retrieved from http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/693/844
