Transparansi Dana Penanggulangan Bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar
Keywords:
corona disease 2019 (covid-19), management of village funds, principles of transparencyAbstract
This study aimed at investigating the transparency of Coronavirus disaster relief fund in Gianyar district. Principles of transparency were used in this study as the variables that refers to (Andrianto, 2007) . Quantitative method was used in this study with the population of 64 villages and 6 urban villages from 7 sub-districs in Gianyar district. The samples of this study were 120 participants who were selected by using purposive sampling. Primary data was used and the data were collected by using Google Form that is measured by using Five-point Likert Scale. SPSS 20 was used in this study to analyze the multiple linear analysis. The results of this study showed that. The transparency of Coronavirus disaster relief fund in Gianyar district is not conducted optimally. This is showed by the management of village funds that have not fully implemented the principle of transparency. Therefore, the management of village funds in Gianyar only can be said as transparent.References
Andrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing.
Aryani, N. P. D. E., Werastuti, D. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Penglolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 11(2), 178–190. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231
Ati Nafsil, S. M. (2013). Kebutuhan Informasi Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 2(Vol 2, No 4 (2013): Oktober 2013), 38–51.
Fitrinanda, D., Linda, & Febrianty L, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Journal Of Islamic Accounting Research, 2(2), 92–112.
Grahani F, A., & Kurniawan, R. (2017). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa. RES PUBLICA, 1(3), 41–56.
Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 478–485.
Hukum, J. D. dan I. (2020). Undang - Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020. Sekretariat Kabinet Republik Indoensia. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf
Kementerian, D. (2020). Peraturan Menteri Desa (Permendesa) No 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. JDIH BPK RI.
Kementerian, D. N. (2020). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141351/permendagri-no-20-tahun-2020
Lidyana, V. (2020). Geger di Akhir Tahun, Korupsi Bansos Corona Terkuak. Detik Finance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5316714/geger-di-akhir-tahun-korupsi-bansos-corona-terkuak/1
Nurhakiki, A. (2016). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). In Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Reza, E. M. (2018). Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Rosidin, I. (2020). Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Diduga Jadi Dalang Kasus Korupsi Dana Hibah PEN. Regional Kompas. https://regional.kompas.com/read/2021/02/22/17193571/kepala-dinas-pariwisata-buleleng-diduga-jadi-dalang-kasus-korupsi-dana-hibah?page=all
Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa. Researchgate.net, 1(1), 28–41.
Setiyanningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. In Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. In Universitas Muhammadiyah Palembang.
Widiartana, N. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Good Governance di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu. Jurnal Ilmiah Akuntansi …, 10(3), 307–315.
Yusran, A., Sadik, N., & Hasrullah. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Jurnal Komunikasi, 4(3), 315–327.
