Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Upaya Pengamanan Hutan oleh Desa Pakraman Sebagai Upaya Pencegahan terhadap Kebakaran Hutan - Sugiarta, I Wayan Arya (Jurnal Manajemen Indonesia, 2021)
Hutan merupakan salah satu asset berharga yang dimiliki oleh Indonesia, hutan Indonesia menjadi paru – paru dunia yang menyimpan begitu banyak sumber daya alam, tetapi sayangnya akibat perbuatan manusia luas hutan di Indonesia semakin berkurang, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap hutan yang dieksploitasi secara berlebihan untuk kepentingan manusia. Dalam melakukan pengawasan terhadap hutan memerlukan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat adat dengan kearifan lokalnya untuk menjaga hutan. Merusak hutan dengan cara membakar hutan untuk membuka lahan pertanian atau pemukiman menjadi konsentrasi pemerintah termasuk pemerintah provinsi bali, dimana untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah provinsi bali bekerjasama dengan Lembaga adat di bali atau yang dikenal dengan desa pakraman dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Bali Nomor 84/03-N/HK/2007 tentang Penetapan Desa Pakraman Penerima Swakelola Pengamanan Hutan. Dengan telah diterbitkannya keputusan gubernur tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : 1) bagaimana bentuk kerawanan hutan akibat kebakaran hutan ? dan 2) bagaimanakah kebijakan pemerintah provinsi bali dalam upaya pengamanan hutan oleh desa pakraman sebagai upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan deskriptif yang menganalisis fakta yang ada terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga dari apa yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan adalah bentuk kerawanan dalam pengamanan hutan, dimana kebakaran hutan menyebabkan kerugian dibidang ekonomi dan kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan yang responsive yang mampu mencegah kebakaran hutan yang diwujudkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 84/03-N/HK/2007 tentang Penetapan Desa Pakraman Penerima Swakelola Pengamanan Hutan. Dengan keputusan gubernur bali tersebut desa pakraman memiliki tugas untuk melakukan patrol pengamanan, melakukan pengamanan hutan, melakukan pembinaan dan penyuluhan serta mendirikan papan larangan.