Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Anak Agung Ayu Intan  Pramiswari; Tedi Erviantono; Ni Wayan Radita  Novi

doi:10.23887/jppsh.v7i2.66694

Authors

Anak Agung Ayu Intan Pramiswari Universitas Udayana, Badung, Indonesia
Tedi Erviantono Universitas Udayana, Badung, Indonesia
Ni Wayan Radita Novi Universitas Udayana, Badung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i2.66694

Keywords:

Kesetaraan Gender, Kebijakan Publik, Patrilineal, Pengarustamaan Gender

Abstract

Terlepas dari komitmen pada kesetaraan gender dalam pembangunan, masyarakat Bali masih memiliki sistem kekerabatan yang terpusat pada laki-laki (patrilineal) yang mencerminkan sifat patriarkis. Hal ini menghasilkan ketidaksetaraan gender dalam beberapa aspek, termasuk partisipasi dalam program kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana gender diperhitungkan dalam pelaksanaan program Posyandu di Bali dan untuk menentukan sejauh mana kesetaraan gender diterapkan dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini termasuk pengurus Posyandu, anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam program Posyandu, serta informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan program Posyandu. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara dan lembar observasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya berbagai upaya untuk mengakomodasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan program Posyandu, terutama dalam hal komposisi perempuan dan laki-laki yang terlibat. Namun, masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam partisipasi dan manfaat dari program ini, yang terkait dengan norma sosial dan budaya di Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada langkah-langkah positif dalam mengakomodasi kesetaraan gender dalam kebijakan kesehatan, namun tantangan tetap ada dalam mewujudkan kesetaraan gender yang lebih mendalam dalam konteks sosial dan budaya Bali. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya lebih lanjut untuk mengedukasi dan mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat Bali, dengan memperhatikan konteks budaya setempat.

References

Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 272–299. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.272-299.

Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesehatan, 11(1), 88–94. https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445

Chasanah, S. U. (2015). Peran petugas kesehatan masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu pasca MDGs 2015. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 9(2), 73–79. https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.190.

De Leeuw, E., Clavier, C., & Breton, E. (2014). Health policy–why research it and how: health political science. Health Research Policy and Systems, 12, 1–11. https://doi.org/10.1186/1478-4505-12-55.

Diana, N. (2022). Generasi Indonesia Emas 2045: Relasi Gender yang Harmonis dan Berkeadilan. Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial, 1(1), 740–748. https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.167.

Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 3(2), 200–212. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312.

Fauzan, A., Chotimah, I., & Hidana, R. (2019). Implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (pis-pk) di puskesmas mulyaharja kota bogor tahun 2018. Promotor, 2(3), 172–181. https://doi.org/10.32832/pro.v2i3.1934.

Greer, S. L., & Lillvis, D. F. (2014). Beyond leadership: Political strategies for coordination in health policies. Health Policy, 116(1), 12–17. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.01.019.

Hasan, B. (2019). Gender dan Ketidak Adilan. Jurnal Signal, 7(1), 46–69. https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910.

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195–224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224.

Kertati, I. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 1–7. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.58.

Kontu, F. (2017). Representasi perempuan dalam politik lokal di era otonomi daerah. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 6(1), 34–46. https://doi.org/10.35724/sjias.v6i01.602.

Mappe, U. U., & Jusnawati, J. (2022). Budaya Patriarki masyarakat Migran Bali Di Desa Kertoraharja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. SOSIORELIGIUS, 7(2), 37–49. https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i2.33760.

Mashar, S. A., Suhartono, S., & Budiono, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak: Studi Literatur. Jurnal Serambi Engineering, 6(3). https://doi.org/10.32672/jse.v6i3.3119.

Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. Publiciana, 13(2), 117–134. https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175.

Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 14(2), 254–276. https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629.

Nisa, F. K. (2021). Representasi Aspek Perlawanan Pada Dominasi Patriarki Budaya Bali Dalam Karya I Gak Murniasih Dan Citra Sasmita. JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Cultural Studies), 6(1), 35–43. https://doi.org/10.17977/um037v6i12021p35-43.

Pratama, E. N., Sulistyaningsih, T., & Sulistyowati, T. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 10(1), 1–7. https://doi.org/10.22146/jkki.57656.

Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 9(1), 81–91. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445.

Putri, A. D. H. P., Bahari, N., Wahyuningsih, N., & Sasmita, C. (2018). Mendobrak Nilai-nilai Patriarki Melalui Karya Seni: Analisis Terhadap Lukisan Citra Sasmita. Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni, 19(2), 159–173. https://doi.org/10.26887/ekse.v19i2.147.

Putri, M. K. R., & Suka’arsana, I. K. (2019). Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2011/PN.TBN). Reformasi Hukum Trisakti, 1(1). https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7138.

Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah, 4(2), 52–58. https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601.

Rahmawaty, E., Handayani, S., Sari, M. H. N., & Rahmawati, I. (2019). Sosialisasi dan harmonisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (pis-pk) di Kota Sukabumi. LINK, 15(1), 27–31. https://doi.org/10.31983/link.v15i1.4385.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1–12. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1.

Rosyanti, L., & Hadi, I. (2020). Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan. Health Information: Jurnal Penelitian, 12(1), 107–130. https://doi.org/10.36990/hijp.vi.191.

Saputra, M., Marlinae, L., Rahman, F., & Rosadi, D. (2015). Program jaminan kesehatan nasional dari aspek sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesehatan. KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11(1), 32–42. https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462.

Soleha, S., & Afriyanni, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru. Sorot, 16(2), 71–84. https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84.

Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies, 1(2), 1–14. https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317.

Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464.

Widiani, D., & Mahfiana, L. (2021). Perempuan Dalam Kebijakan: Kajian Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 12(2), 103–121. https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.2310.

Winarti, E., Martianawati, M., Lutfiasari, D., & Mujiono, F. D. (2023). Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Kota Kediri. Jurnal Abdi Masyarakat, 6(2). https://doi.org/10.30737/jaim.v6i2.4631.