TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS ORGANISASI INTERNASIONAL

Hartana; Astri Asmarandani Adjani

Authors

Hartana Universitas Bung Karno
Astri Asmarandani Adjani Universitas Pendidikan Ganesha

Keywords:

Hukum Konstitusional, PBB, Organisasi Internasional

Abstract

Sesepuh disiplin hukum organisasi internasional, Henry Schermers, mengenang bahwa ia pertama kali mempertimbangkan, sebagai judul untuk buku seminalnya, Hukum Konstitusional Internasional, tetapi kemudian memilih, setelah berkonsultasi dengan rekan- rekannya, judul Institusional Internasional. Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan eksternal melalui manajemen publik baru, kemitraan publik-swasta, dan privatisasi langsung. Laporan rutin Sekjen PBB banyak memberikan contoh kemitraan antara pelaku usaha dengan sub-organisasi atau program PBB. Area kebijakan penting untuk kemitraan publik-swasta adalah manajemen pengungsi dan kesehatan masyarakat Privatisasi dalam arti yang lebih luas adalah jalan menuju bentuk-bentuk hukum privat. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional

References

Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

databases.icrc.org/customary ihl/eng/docs/v1_rul_rule114} Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Deborah Z. Cass, “Konstitusionalisasi Hukum Perdagangan Internasional: Generasi Norma Yudisial sebagai Mesin Konstitusionalisasi,” Jurnal Eropa Hukum Internasional 13 (2001): 39–77

Henry Schermers, “Kelahiran dan Perkembangan Hukum Kelembagaan Internasional,” Tinjauan Hukum Organisasi Internasional 1 (2004): 5−8, 6.

ICJ, Legalitas Pendapat Penasehat, Laporan ICJ 1996, 66, para. 19. Komisaris Tinggi untuk Pengungsi, “Partenariat: HRC” (2004).

Ingolf Pernice, “Konstitusionalisme Bertingkat dan Perjanjian Amsterdam: Eropa Pembuatan Konstitusi Ditinjau Kembali?,” 36 (1999): 703–50;

Inis Lothair Claude, Pedang Menjadi Mata Bajak: Masalah dan Kemajuan Organisasi Internasional (New York: Random House, 1956), 378.

Jeffrey Dunoff, “Kesombongan Konstitusional: ‘Konstitusi’ WTO dan Disiplin Hukum Internasional,” Jurnal Hukum Internasional Eropa 17 (2006): 647–75.

Jeffrey Dunoff, “Kesombongan Konstitusional: ‘Konstitusi’ WTO pada Disiplin Hukum Internasional,” Jurnal Hukum Internasional Eropa 17 (2006): 647–75.

Laurance R. Geri, “Publik Baru Manajemen dan Reformasi Organisasi Internasional,” Tinjauan Administrasi Internasional Ilmu 67 (2001): 445–60.

Memerlukan Konsepsi Bersama tentang Negara Hukum dan Keadilan,” Jurnal Hukum Ekonomi Internasional 10 (2007): 529–51.

Niels Blokker, “Membandingkan Apel dan Jeruk? Menemukan Kembali Roda?” Tinjauan Hukum Organisasi Internasional 5 (2008): 202.

Peter Sutherland et al., masa depan WHO (Jenewa: Organisasi Perdagangan Dunia, 2004). Ernst-Ulrich Petersmann, “Tata Kelola Peradilan Bertingkat Perdagangan Internasional

Pierre Klein, “Pembaharuan : Hukum Organisasi Internasional,” hukum organisasi internasinal Review 5 (2008): 221

Régis Bismuth, “organisasi internasional,” (2013), 192–8.

Traktat 29 Oktober 2004, OJ 2004 C 310/1. Itu ditolak oleh penduduk Prancis dan Belanda dan tidak pernah berlaku

Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. Metodologi Penelitian Pendidikan, 36. Studi Hukum Adat ICRC, Peraturan 114. Tersedia di: 〈https://ihl-