Evaluasi Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa Smber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
DOI:
https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21001Keywords:
Akuntansi KeuanganAbstract
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beberapa provinsi, di setiap provinsi dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan wilayah yaitu kabupaten atau kota yang juga terbagi menjadi kecamatan, dimana kecamatan ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu kelurahan dan desa. Untuk meningkatkan pembangunan di desa. Kepala Desa dan anggota dari perangkat desa dan didampingi oleh badan permusyawaratan desa mengadakan evaluasi dalam anggaran yang sudah terealisasi dan dilihat fisik yang ada apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, dialokasikan.
References
Agustino Leo. 2008 Dasar – dasar Kebijakan Publik. Bandung; Alfabeta
Abdul Wahab, Soliehin. 2000. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
Agus Salim. 2002. Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refrensi Metodologi Kasus di Indonesia. Yogyakarta. PT Tiara Wacana.
Aldera. Antika. 2014. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Program Alokasi Dana Desa (Suatu studi di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak).
Darmiasaih. 2015. Analisis Makanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karang asem).
Danaslah, Anja Firash Ipri. 2016. Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Tranfer ke Daerah dalam Menunjang Belanja Daerah.
Iqsan. 2016. Tranparasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa. Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kuntai Timur.
Kratasasmita. Ginanjar. 1994, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang.
Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
Maleong. Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kuantitatif Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
Maleong. L.J (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi Bandung.
PT Remaja Rosdakarya.
Ompi. Antika Wulan. 2013. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Panggu. Kec.Ratakan Kab.Minahasa Tenggerang)
Pehlevi. Indra. 2015, Dana Desa dan Permasalahannya.
Peratutan Menteri Dalam Negeri No, 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah No..60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.37 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusutan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Bupati Jember No.19 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggara. 2015.
Rosalinda. Okta. 2014, Pengelolaan Alakosai Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan (Studi kasus: Segadarejo Dana Desa Ploso Karep. Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombag).
Sanusi, Anwar. 2001. Metode Penelitian Bisnis. Salembar Empat. Jakarta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Suminto, 2004, Pengelolaan APBD Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara.
Jakarta: Ditijen Anggaran, Depkeu.
Sieagian, Sedang P. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Surya, Ketrin. 2013, Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Artikel Peneitian.
Potianak: Universitas Tanjungpur.
Tjokromidjojo. B. (1996), Perencanaan Pembangunan. Edisi ke-19. PT Gunung Agung, Jakarta.
